KOTA TANGERANG.Bhayangkaramerdeka.co.id - Puluhan personel Polsek Cipondoh Polres Metro Tangerang disiagakan yang dipimpin langsung Kapolsek Cipondoh, AKP MAULANA MUKAROM, SE, S.IK., hal tersebut dalam rangka pengamanan antisipasi aksi mogok buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di wilayah hukum Polsek Cipondoh.
Kapolsek Cipondoh menyebutkan ada beberapa titik atau lokasi yang menjadi fokus pengamanan aksi buruh di wilkum polsek cipondoh, yaitu di PT.TUNAS ALFIN, Tbk., PT.WSK ( Winner Sumbiri Knitting Factory). PT PBL ( Panca Budi Logistindo ), dan PT.STAR COSMOS di Jl.Kh. Agus Salim Kel. Poris Plawad Kec.Cipondoh dan di PT. TIFIKO, PT.SURYA TOTO Jln. Mh Thamrin km 7 Kec. Pinang.
" Aksi mogok kerja merupakan bagian dari hak para buruh. Sementara aparat keamanan, lanjutnya, akan bertugas memastikan bahwa aksi para buruh itu berjalan aman dan kondusif," tutur Kapolsek Cipondoh, AKP MAULANA MUKAROM ketika pimpin pengamanan di Jl.Kh. Agus Salim Kel. Poris Plawad, Kec.Cipondoh, Kota Tangerang. Selasa (6/10/2020) pukul 07.30 WIB.
" Kita hanya meyakinkan bahwa di kawasan aman, tidak ada sikap atau gerakan yang anarkis dari buruh, saya yakin juga itu juga tidak akan terjadi," ujarnya.
Lebih lanjut, Kapolsek menyampaikan pihaknya mengedepankan langkah preemtif dan persuasif dalam mengamankan aksi buruh.
" Dalam menghadapi massa buruh, Kita tetap menerapkan langkah persuasif, untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang simpatis dan humanis," tegasnya.
Pada pengamanan tersebut Kapolsek Cipondoh didampingi oleh IPTU SUNYATA ( Kanit Lantas) dan IPDA BUDIANTO ( Kapolsubsektor Poris Plawad indah) di depan PT WSK serta 20 Personil Polsek Cipondoh.
Diketahui, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal pada keterangan pers-nya menyebutkan, sekitar dua juta buruh dari 32 konfederasi dan federasi serikat buruh akan melakukan mogok nasional.
Disebutkan pula bahwa rencananya, aksi itu dilakukan hingga 8 Oktober mendatang dalam rangka menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
"Aksi unjuk rasa dilakukan di masing-masing lingkungan pabrik, dengan menyetop produksi, aksi tersebut dilakukan karena menolak sejumlah ketentuan dalam RUU Omnibuslaw, seperti penghapusan UMK dan UMSK, pengurangan pesangon, hingga kontrak kerja seumur hidup. Selain itu, juga terkait PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, serta aturan tentang tenaga kerja asing (TKA)," ungkap Said Iqbal.(Khoer_Azis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar