JAKARTA, (Bhayangkaranews) - Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan pernyataan Persnya dalam menyikapi Bencana Banjir di JABODETABEK. Kamis, (02/01/2020).
" Saya merasakan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir ini. Semoga para keluarga korban diberi ketabahan. Dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan," tuturnya.
" Kami mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Karena itu Tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan," ungkapnya.
Maharani menyebutkan, Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, Dapur Umum, Pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir.
" Pada saat Tanggap Darurat, pemerintah agar mengerahkan seluruh kementerian dan Lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan. Diperlukan membangun sinergi yang lebih baik antar-K/L yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes dan BNPB serta Pemerintah Daerah," sebut ya.
" DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggungjawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," tegasnya.
Maharani mengimbau kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada. Banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor.
" Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek. DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi," pungkasnya. (Khoer Azis/hms)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar