Tangerang, Bhayangkaramerdeka - Hotel limo, jumat 15 April 2022. H. Muhamad Rizal komisi 8 dari fraksi PAN derah pemilihan Banten 3 menggelar sosialisasi mengenai dana haji dengan mengundang pembicara dari BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji.
BPKH didirikan tahun 2016 dengan 14 anggota yang tugas dan tanggung jawabnya diatur oleh undang undang no. 34. Badan ini diperintahkan oleh undang undang sebagai badan near laba namun harus tetap untung atau berkembang. Artinya hasil keuntungannya agar dikembalikan ke jamaah.
BPKH per desember 2021 berhasil mengembangkan dana haji menjadi sebesar 158 triliun rupiah dari dana sebesar 100 triliun di tahun 2017. Demikian penjelasan Badan Pengawas BPKH RI Bapak ir. Suhaji Lestiadi.
"Penambahan sekitar 10,5 triliun pertahun ini hasil dari investasi ke lembaga lembaga diantaranya per bangkan syariah, pelabuhan udara dan laut dan sebagian kecil dalam bentuk logam mulia dan lainya. Pada dasarnya kami menginvestasikan ke tempat yg menguntungkan dengan resiko kecil. Azas kehati hatian dinomor satukan karena pengurus tidak mau menanggung renten apa bila terjadi kerugian" lanjut Suhaji Lestadi yang akan mengakhiri jabatannya pada bulan juni tahun ini.
Sedangkan H. M. Rizal dalam sambutanya menjelaskan bahwa pihaknya sebagai komisi 8 akan melakukan monitoring uang haji agar tidak disalah gunakan.
Mengenai program haji tahun ini jamaah yang tertunda keberangkatanya dua tahun lalu akan dipastikan sebagian bisa berangkat. Kecuali usia diatas 65 tahun sesuai ketentuan pihak arab saudi.
Indonesia sedang berusia melakukan negosiasi menaikan quota jatah haji indonesia. Dengan menaikan kuota berarti semakin pendek daftar tunggu jamaah. Saat ini bila dihitung masa tunggu haji adalah 50 tahun lebih.
Setelah covid harga biaya haji srbesar 81 jutaan namun jamaah dibebankan sebesar 39.886.000. Dari nilai tersebut nasabah hanya membayar 35 jutaan karena sisanya akan diberikan dari dana pendapatam badan yaitu 4.886.000,-. Pemerintah sendiri mensubsidi sebesar 41 jutaan untuk membantu biaya hajinya..
Pada sosialisasi ini moderator juga mengundang duduk di meja podium 3 tokoh pemerhati dana haji diantaranya bapak Marlan Akip untuk melakukan pembahasan atau diskusi panel dan juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Dari uraian pembahasan dan pertanyaan mereka terungkap bahwa mereka terkena berita hoax mengenai raibnya dana haji yang disalah gunakan. Untuk itu mereka berharap pihak BPHK harus lebih gencar meluruskan berita negatve itu, agar kepercayaan jamaah tidak menurun untuk berangkat haji seperti yang diinginkan pengirim berita hoax.
" Semoga dengan pertemuan ini semua peserta yang hadir bisa memberikan pencerahan yang benar mengenai dana haji" demikian harapan H.M. Rizal. Beliau juga menjelaskan bahwa dana abadi yang ada dapat diminta masyarakat untuk kemaslahatan umat seperti mendirikan sekolah, sumbangan peralatan sekolah, mesjid dan madrasah. Untuk urusan ini beliau siap membantu memfasilitasi, asal jelas dan telah mengantongi ijin dari depag. Termasuk modal untuk DKM mendirikan usaha mesjid seperti cafe atau kios penjualan buku agama, baju koko atau aksesoris ibadah. Bukan saja dapat memberikan penghasilan juga memberikan tempat usaha bersama gratis bagi jamaahnya yang tidak mampu.
Harapan pihak media yang disampaikan saat dialog singkat bahwa BPKH bukan sekedar menaro dananya tapi membuat usaha yang nantinya akan memperkerjakan banyak tenaga umat. Seperti usaha supermarket atau perusahaan penjualan online atau lainya. Bila berhasil maka ekonomi umat akan stabil. Dari pihak legislative harus merumuskan ulang uu nya. Apabila menguntungkan maka pengurus BPHK diberikan reward yang pantas sehingga memberikan rangsangan untuk lebih kreatif dan berani dalam mengembangkan dana jamaah tersebut.
Acara silahturahim ini diakhiri foto bersama dan penyerahan sumbangan berbagi mushaf alquran dan bingkisan ramadhan untuk salah satu pesantren yang diberikan oleh Dewan DPRI komisi 8 fraksi PAN bapak H. Muhammd Rizal., S.H., M.Si.
(Agus. S)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar