TANGERANG.(Bhayangkaranews) - " Sudah 17 hari, sejak PSBB dilakukan dan ditambah lagi perpanjangan PSBB , bantuan yang dijanjikan Pemerintah sampai saat ini belum juga diterima masyarakat, terutama masyarakat Binong dan Desa-desa lain di kabupaten Tangerang. Mereka tidak boleh keluar rumah untuk bekerja, dan mereka sudah didata sejak awal PSBB dilakukan tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan diturunkan bantuan," Ucap Rispanel Arya Anggota Dewan dari Fraksi PKS Kabupaten Tangerang saat memberikan bantuan sembako di Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten. Jumat (08/05/2020).
" Diketahui Penerimaan Bantuan/Rekap data calon penerima BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai )Kec.Curug, yaitu Desa Kadu jaya jumlah kpm 153, Kelurahan Binong jumlah kpm 69, Desa Kadu jumlah kpm 150, Kel.Curug Wetan jumlah kpm 268, Kel.Sukabakti jumlah kpm 113, Kel.Curug Kulon jumlah kpm 166, Desa Cukanggalih jumlah kpm 125 sehingga total sekecamatan Curug 1.044 kpm sedangkan Kelurahan Binong hanya 69 KPM ,padahal jumlah warga Kel Binong sekitar 70.000 warga-an, hampir separuh dari warga Kec. Curug," sebut Rispsnel.
Beliau menyebutkan, Padahal Anggaran yang disiapkan sebesar 438 Miliar. Sampai saat ini tidak jelas pengeluaran nya, karena belum sampai di masyarakat dan petugas medis di RSU. RSUD dan Puskesmas masih kekurangan APD serta masih meminta bantuan kepada donatur untuk pengadaan APD.
" Dilain pihak Para ketua RT dan RW harus berhadapan dengan masyarakat yang selalu bertanya kapan bantuan akan diterima, Kenapa setiap RT jumlahnya dibatasi hanya 2-3 orang saja, Ketua RT dan RW tidak bisa menjawab atau apa menunggu ada korban yang mati kelaparan baru bantuan diturunkan," imbuhnya.
Selanjutnya, Rispanel Arya berkesimpulan hal tersebut PSBB sudah tidak efektif, harus di hentikan karena hanya membuang-buang anggaran, Petugas di check point hanya memeriksa kendaraan yang lewat hanya diwaktu-waktu tertentu saja, petugas medis yang seharusnya bekerja di Puskesmas diterjunkan dititik check point.
" Maka yang harus dilakukan adalah Protokol COVID19 yang di diperketat, kewajiban pakai masker, jika perlu ditambah Face shield, jaga jarak , cuci tangan dll. Masyarakat sudah banyak yang tidak bekerja , mereka tidak boleh keluar rumah tapi tidak diberi bantuan," tegasnya.
" Jika ini berlarut pemerintah dan Pemda bisa dianggap Dzholim terhadap masyarakat nya . Pemda belum punya call centre pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial yang belum sampai dan untuk meminta bantuan untuk segera dikirim," pungkasnya.(etty.s)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar