BOGOR, (Bhayangkaranews) - Dalam rangka soft launcing buku hasil riset dengan judul Potret Pemilu Serentak 2019 kab bogor yang digelar di Aula KPU Kab. Bogor bertempat di Jalan Tegar Beriman No 35 , Kota Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kamis ( 19/12/2019)
Dalam rangka acara yang di gelar dan berita publikasi KPU hanya mengundang beberapa media guna memberitakan kegiatan tersebut ,menjadi polemik yang serius dikalangan media-media yang ada di kabupaten Bogor ,
Pasal KPU hanya mengundang beberapa media saja dan terkesan mengabaikan bahkan terkesan mendiskriminasi media lain ( daftar undangan- red) , KPU LUPA ! Bahwa anggaran yang di gunakan dalam kegiatan tersebut adalah uang negara ,uang rakyat bukan uang KPU atau ketua komisi,
Berbagai dari media dan organisasi PWRI mendatangi kantor KPU untuk mengklarifikasi terkait undangan yang dianggab tidak profesional " mendiskriminasi" terhadap insan pers yang lain namun beberapa staf menghindar dari pertanyaan wartawan beralibi bukan ranah saya ,terlihat lempar sana dan lempar sini tidak ada yang bisa mengklarifikasi hal tersebut.
Seketaris PWRI H.Nurkholis.SE, menanggapi masalah ini bahwa selaku Humas KPU paham betul ada berapa media yang terdaftar di dinas kominfo ,terkait anggaran yang di gunakan adalah uang negara apalagi ini acara dalam bentuk Publikasi ,kita semua yang tergolong sebagi sosial kontrol punya hak dalam mengawasi anggaran pemerintahan kabupaten bogor , dan ini jelas dan sudah diatur dalam UU Pers.
" kita sebagai sosial kontrol punya hak dalam pengawasan anggaran pemerintah kabupaten bogor ,Humas KPU harus profesional menjalankan tugas sesuai tufoksi ,jika mereka bilang tidak tahu keberadaan media yang ada di kabupaten bogor itu salah karena kita punya dinas Kominfo " tegasnya.
Terkai polemik ini seketari dan ketua PWRI bersama media yang merasa didiskriminasi tetap akan menindak lanjuti ,karena kejadian ini bukan sekali ini saja terjadi di kabupaten bogor . (Yendri)
Sumber Web
Tidak ada komentar:
Posting Komentar